Soal Kasus Mamat Alkatiri, ICJR Pertanyakan Standar Penghinaan Terhadap Pejabat

Pasal penghinaan kembali memakan korban. Komika, Mamat Alkatiri, dilaporkan oleh anggota DPR, Hillary Brigitta Lasut.

Pria yang karib disapa Mamat, ini dilaporkan  atas dugaan penghinaan berdasarkan Pasal 310 KUHP pada Selasa (4/10).

Hilary Brigitta Lasut melaporkan Mamat atas materi roasting-nya di sebuah acara di mana politisi Nasdem itu menjadi salah satu panel pembicara.
 

 
Di dalam kasus ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali mengingatkan bahwa setelah menerima laporan, aparat kepolisian harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Terlebih, di dalam kasus ini, pernyataan yang diberikan oleh Mamat Alkatiri ditujukan kepada Brigitta bukan sebagai seorang individu, namun sebagai seorang pejabat publik.

"Memang, saat ini Indonesia masih mengatur pidana terkait dengan penghinaan terhadap pejabat publik. Namun, penghinaan terhadap pejabat publik menjadi sudah tidak lagi relevan dikarenakan sulitnya membedakan antara penghinaan dan kritik," demikian kata peneliti ICJR Genoveva Alicia.
 
Sesuai dengan Komentar Umum No. 34 Kovenan Sipol, jabatan publik pada dasarnya sah menjadi objek kritik dan oposisi politik.

Di dalam diskursus politik, berkaitan dengan figur politik atau pejabat publik, seperti Brigitta, maka standar apa yang disebut sebagai “penghinaan” lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa.

"Sehingga, jika ada pernyataan yang dianggap “menghina” saja berkaitan dengan pejabat publik, hal tersebut tidak seharusnya direspons dengan intervensi pidana," demikian kata Genoveva.