Lupakan Masa Lalu, Jepang akan Normalkan Hubungan dengan Korut

RMOL.  Pertikaian tidak akan membawa hasil apa pun. Mungkin kesadaran itu telah menyentuh hati Tokyo sehingga ia berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan Korea Utara.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan saat ini pemerintahannya sedang mencoba menormalkan hubungan diplomatiknya dan mencari pemecahan persoalan nuklir dan rudal.

"Kami berusaha untuk secara komprehensif menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian, seperti penculikan (warga Jepang oleh dinas khusus Korea Utara), masalah seputar program rudal dan nuklir, selain melupakan masa lalu kami yang menyedihkan, dan normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Utara," kata Kishida, dalam pidato kebijakan pada sesi pleno majelis rendah parlemen Jepang,  Senin (3/10), seperti dilaporkan TASS.

Bahkan agar permasalahan yang membelit mereka bisa segera diselesaikan, Tokyo berkenan mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa prasyarat apa pun.

Berbicara tentang hubungan Tokyo dengan Seoul, Kishida mengatakan bahwa sebagai tetangga adalah penting untuk menjalin hubungan kerja sama.  

Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah mengadakan pembicaraan empat mata pertama mereka pada pekan lalu di sela-sela  Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York. Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya meningkatkan hubungan yang memburuk oleh perseteruan atas pelanggaran masa perang Jepang di semenanjung Korea .

"Korea Selatan adalah tetangga penting yang harus bekerja sama dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat internasional, sementara Jepang masih memiliki berbagai masalah yang belum terselesaikan dengan China," keluhnya saat itu.

Kishida juga membahas kemungkinan untuk untuk berdialog dengan Beijing tentang semua masalah dan akan mendorong hubungan bilateral yang stabil.

PM Jepang secara tradisional menyampaikan pidato kebijakan untuk menyoroti tujuan utama dan aspek fundamental dari kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah sebelum pembukaan sesi parlemen baru.