Staf ahli Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho/Net
Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Staf ahli Panitia Khusus (Pansus) BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho mengatakan, langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit.
“Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,†kata Hardjuno kepada wartawan, Minggu (2/10).
Kata dia, kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, maka APBN tinggal menunggu waktu untuk jebol dan mengancam masa depan Indonesia.
Menurutnya, kebijakan membayar bunga obligasi jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat. Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun.
“Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting,†terangnya.
Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah.
Termasuk menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN.
“Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini. Bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu semua," katanya.
"Anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada Rp 50-an triliun, itu yang perlu dipersoalkan,†tandasnya.
