Berita

Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat/Net

Dunia

Sering Dikecewakan, Sri Lanka Lebih Waspada Saat Bahas Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Sri Lanka tampaknya mengambil langkah yang lebih berhati-hati atas rencana Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China, meski berada di tengah krisis.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New, York, Amerika Serikat.

Dari pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar China, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses negosiasi dan mengupayakan penyelesaian FTA.


Namun antusiasme serupa tidak terlihat di pihak Sri Lanka, Ali Sabry memang mencuit tentang pertemuan tersebut, tetapi tidak ada jejak diskusi tentang FTA.

Sri Lanka dan China telah membahas FTA sejak 2015. China sendiri sangat tertarik dengan hal itu, sering mengulanginya, dan bahkan menjadikannya syarat untuk melanjutkan investasi keuangan di Sri Lanka.

Dalam siaran pers, Sri Lanka mengatakan bahwa China telah menandatangani lebih dari 26 FTA dengan Kolombo. Namun, krisis ekonomi yang semakin intensif.

Di samping itu, muncul juga pihak-pihak yang menentang perjanjian tersebut di Sri Lanka karena khawatir China dapat memonopoli pasar di sana.

Dengan FTA, China menginginkan tarif nol pada 90 persen barang yang dijual satu sama lain segera setelah FTA ditandatangani, sementara Sri Lanka ingin memulai dengan tarif nol pada hanya setengah dari produk yang bersangkutan dan berkembang secara bertahap selama 20 tahun. Tuntutan Sri Lanka masuk akal dari sudut pandang ekonomi.

Yang membuat China cemas, India dengan cepat datang dengan paket bantuan 4 miliar dolar ASdan memperkuat hubungannya dengan Sri Lanka. China memang mengumumkan pinjaman dan kredit pembeli sebesar 2,5 miliar dolar AS, tetapi itu tidak dilaksanakan.

Saat ini, Sri Lanka terlibat dalam mengelola krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan tidak mungkin memiliki waktu atau kecenderungan untuk mulai membahas masalah yang kompleks dan kontroversial seperti FTA dengan China.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya