Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres /Net

Dunia

Balas Guterres, Rusia: Selama Ini PBB Telah Menunjukkan Standar Ganda

SABTU, 01 OKTOBER 2022 | 06:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengecam referenum dan aksesi wilayah Donbas.  

Misi Tetap Rusia untuk PBB  menggambarkan pernyataan Guterres adalah contoh standar ganda. Dalam pernyataannya, Misi memaparkan bahwa sejauh ini PBB hanya diam pada banyak peristiwa 'pendudukan', seperti tentang tindakan Kyiv di Donbass pada 2014, tentang pendudukan Kosovo,  tidak pernah mengutuk pendudukan AS dan NATO di sebagian wilayah Suriah.

Warga Donbas memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Referendum dilakukan untuk menyuarakan keinginan rakyat yang selama ini tertindas. PBB mestinya membela setiap warga yang telah kehilangan hak-haknya.


"Dengan latar belakang ini, serangan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB terhadap hak dasar penduduk wilayah DPR, LPR, Kherson dan Zaporozhie, untuk menentukan nasib sendiri,  merupakan contoh lain dari standar ganda," kata Misi itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari RT.

Guterres pada Kamis mengatakan bahwa referendum Donbas bertentangan dengan Piagam PBB dan tidak dapat diakui, dan bahwa aksesi empat wilayah merupakan tindakaan yang mencemooh Piagam PBB.

"Kami menyesal bahwa alih-alih bertindak seperti yang diharapkan PBB, Sekretaris Jenderal malah memilih untuk mempengaruhi posisi Negara-negara Anggota PBB menjelang inisiasi yang diantisipasi oleh negara-negara Barat dari pembahasan masalah referendum di GA, " bunyi pernyataan Misi Rusia itu.

Referendum untuk menjadi bagian dari Rusia diadakan di DPR dan LPR, serta di wilayah Zaporozhye dan Kherson dari tanggal 23 hingga 27 September. Mayoritas penduduk mereka memilih untuk menjadi bagian dari Rusia.

Pada Jumat (30/9), Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perjanjian aksesi terhadap empat wilayah tersebut dan mensahkannya sebagai bagian dari Rusia.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya