Hasil referendum Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk terus mendapat penentangan dari sejumlah negara, termasuk Bosnia dan Herzegovina dan Serbia.
Keduanya pada Rabu (28/9) sama-sama menyatakan tidak akan mengakui hasil referendum yang membuat wilayah-wilayah itu bergabung dengan Rusia.
"Referendum tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional," kata Sefik Dzaferovic, anggota Bosniak dan Ketua Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina saat ini, seperti dikutip dari
AFP, Kamis (29/9).
“Bosnia dan Herzegovina tidak akan pernah mengakui referendum seperti itu,†tegasnya.
Menggemakan pandangannya, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menyatakan hal serupa, dengan mengatakan negaranya tidak akan pernah bisa menerima referendum dengan alasan Beograd berpegang pada hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi PBB.
"Serbia melindungi integritas teritorial kami sendiri dan merupakan kepentingan terbaik kami untuk melindungi integritas teritorial negara-negara lain yang diakui secara internasional," kata Vucic.
Moskow mengklaim lebih dari 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Luhansk Ukraina.
Pemungutan suara tersebut telah dikecam secara luas oleh komunitas internasional, di mana negara-negara Eropa dan AS menyebut itu "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakui hasilnya.
