Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Program Kompor Induksi Gagal, Pemerintah Kalah dengan Agen-agen LPG?

RABU, 28 SEPTEMBER 2022 | 08:53 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PROGRAM elektrifikasi itu keniscayaan, cepat atau lambat energi akan bertumpu pada listrik. Mudah, murah, dan akan semakin efisien di masa mendatang.

Seluruh pelosok negeri telah terhubung dengan kabel listrik. Inovasi dan teknologi listrik terus menunjukkan perkembangan hingga nirkabel, wireless.
Ke depan biaya listrik juga akan semakin murah, daya listrik besar tidak lagi diperlukan dan seterusnya.


Aneh jika pemerintah mundur dari program elektrifikasi rumah tangga, peralatan rumah tangga yang serba listrik akan jadi keniscayaan di masa mendatang.
Ciri-ciri ke arah itu sudah sangat jelas. Jika mau membaca tanda-tanda perubahan dengan benar.

Kompor induksi adalah konsep bauran listrik dan LPG yang positif. Menekan penggunaan LPG dan memberikan alternatif kepada masyarakat.

Ke depan secara alamiah masyarakat akan bergeser ke listrik tanpa paksaan tapi menggunakan cara cara alamiah.

Tidak ada yang bisa membendung ini. Ini adalah kebutuhan yang baru di tengah keragaman sumber energi, dan listrik yang semakin berada di depan sebagai sumber energi rumah tangga.

Kompor induksi sengaja disalahpahamkan sebagai program pengalihan dari bahan bakar LPG ke listrik. Bukan demikian cara mehamaminya.

Kompor induksi bukan konversi yang dipahami sebagai menggantikan. Tapi harusnya dipahami sebagai komplementer. Orang dapat saja sekali kali memasak dengan kompor induksi namun pada kali yang lain memasak dengan LPG. Biasa saja.

Dihentikannya program kompor induksi merupakan indikasi pemerintah takut dengan para pebisnis LPG yang sudah berjaringan sangat kuat melibatkan banyak pihak termasuk para politisi dan birokrat.

Seharusnya pemerintah lebih berpikir strategis, melihat perkembangan dunia.

Indonesia sendiri berhadapan dengan dua masalah di LPG yakni impor yang mencapai 80 persen kebutuhan LPG nasional dan subsidi LPG yang menembus Rp 135 triliun, yang merupakan subsidi terbesar di Indonesia.

Mengapa tidak mau berubah, mengapa kalah dengan para Pemilik SPBE dan para agen pedagang LPG?

Mosok pemerintah kalah oleh karena banyaknya statement yang kurang berdasar?

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya