Pakta Integritas Netralitas ASN, Bahtiar: Kami Dukung 100 Persen

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu dan Pilpres 2024.

Penandatanganan diwakili Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dan disaksikan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja; Anggota Bawaslu, Puadi; Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto; Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar; Staf Ahli Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB, Muhammad Imaduddin; serta Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, Otok Kuswandaru.

Nantinya, pakta integritas akan disosialisasikan PPK terhadap jajaran ASN untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024 yang jujur, adil, serta demokratis.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar memastikan upaya penegakan netralitas ASN mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, perlu dukungan semua elemen bangsa untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

"Tentu Kemandagri mendukung seratus persen upaya penegakan netralitas ASN dari waktu ke waktu," kata Bahtiar dalam Rakor Bawaslu dan Kepala Daerah yang digelar di Bali, Selasa (27/9).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengakui pelanggaran netralitas ASN selalu meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan, dengan pakta integritas tersebut pelanggaran bisa tereduksi.

"Kami ingin bapak ibu selaku PPK bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi melakukan sosialisasi netralitas ASN," kata Bagja.