Selain Lukas Enembe, Prodewa Desak Pejabat Elite Korup di Papua Diusut

Otonomi khusus Papua sudah berjalan 20 tahun dengan memakan biaya puluhan triliun.  Akan tetapi pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara luas.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua, Leonardus O. Magai yang menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain.

Menurut Leonardus, paradigma politik kebijakan yang masih menindas dan sewenang-wenang menjadi dalang utama di balik tidak meratanya pembangunan di Papua.

“Dari mulai izin konsesi lahan eksploitasi yang korup sampai korupsi dana Otsus. Temuan-temuan seperti ini tidak serius diperhatikan oleh pemerintah pusat karena mungkin secara politik dana Otsus dianggap kompensasi terhadap isu keamanan di Papua yang masih bergejolak," kata Leonardus diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (27/9).

Leonardus menyebut, watak kekuasaan yang korup dari oknum pejabat elite Papua menjadi faktor utama di balik tidak meningkatnya kesejahteraan rakyat Papua.

Leonardus mencontohkan, baru-baru ini Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi Rp 1 miliar. Tidak hanya itu, Lukas juga diduga melakukan dugaan korupsi lain seperti memiliki rekening gendut sampai budaya hidup mewah dengan memakai jam tangan ratusan juta.

Yang lebih mengejutkan adalah temuan PPATK terkait transaksi setor tunai atas nama Lukas Enembe ke akun judi dengan jumlah fantastik sebesar Rp 560 miliar.
 
“Satu dari sekian banyak mata rantai korupsi di Papua, ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Papua yang selama ini diabaikan,” tegas Leonardus.

Karena itu, dirinya yakin bahwa kasus korupsi Gubernur Papua mustahil berdiri sendiri dan ada sekian banyak pejabat elite Papua yang terlibat. Hukum, kata dia, harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya.

"Kami mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di tanah Papua dan mendesak pemerintahan memberantas kasus korupsi sampai akarnya. Hukum harus tajam ke atas dan humanis ke bawah,” pungkas Leonardus.