Berita

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban/Net.

Dunia

PM Hongaria: Sanksi untuk Moskow Bikin Eropa Miskin, Sementara Rusia Tidak Juga Bertekuk Lutut

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 10:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Semakin banyak negara di dunia yang menjadi korban konflik perang Rusia-Ukraina. Begitu menurut pernyataan terbaru Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban.

Berpidato di pembukaan sesi musim gugur Parlemen, Senin (26/9), Orban mengatakan sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia telah mengubah konflik lokal antara Rusia dan Ukraina menjadi perang ekonomi global.

"Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) memasok Ukraina dengan senjata dan uang, tetapi cadangan material dan sumber daya manusia di Rusia tidak ada habisnya," kata Orban, seperti dikutip dari AFP, Selasa (27/9).


Menurut Orban, "birokrat Uni Eropa" berjanji bahwa sanksi akan membuat kerugian bagj Rusia dan mengakhiri konflik, tetapi pada kenyataannya itu tidak terjadi.

"Orang-orang Eropa menjadi lebih miskin (karena sanksi), sementara Rusia tidak bertekuk lutut," ujarnya.

"Senjata ini menjadi bumerang: dengan sanksi, Eropa telah menembak dirinya sendiri," lanjut Orban, menggemakan seruan berulangnya.

PM Hongaria juga mengatakan bahwa keluarga di seluruh Eropa membayar harga sanksi dalam tagihan energi mereka.

"Melalui inflasi dan kenaikan harga, negara-negara Eropa sekarang membayar biaya tambahan sanksi," ujarnya.

Orban juga mengatakan dia yakin bahwa jika sanksi berakhir, harga akan turun dengan sangat cepat.

"Terus terang, jika kita menghapus sanksi, harga akan langsung turun setengahnya, dan inflasi juga setidaknya akan berkurang setengahnya," katanya.

Dirinya juga meyakini bahwa tanpa sanksi, ekonomi Eropa juga akan mendapatkan kekuatan dan menghindari resesi yang mengancam.

"Kami menuntut gencatan senjata segera dan pembicaraan damai daripada memperpanjang dan memperdalam" konflik, katanya, mencatat bahwa prioritas Hongaria adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan ekonomi dan nasionalnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya