Peneliti Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro/Net
Peta koalisi yang saat ini sudah mulai terbentuk, tidak ada jaminan terus bertahan hingga 2024. Terlebih semua partai yang ada saat ini relatif masih melakukan penjajakan dan komunikasi politik.
Sehingga, peluang koalisi untuk berubah pada 2024 pun masih tetap terbuka.
"Itu tidak mudah disimpulkan. Kalau saya (menilai) masih dalam taraf saling menjajaki. Mereka butuh
chemistry, butuh platform yang sama dan saling menguntungkan. Tentu mereka berpikir dua hal, pileg-nya oke, pilpres-nya oke," kata peneliti Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, Senin (26/9).
Melihat dinamika politik yang sedemikian cair, Siti Zuhro menilai butuh partisipasi aktif dari publik dan suara dari masyarakat sipil untuk mendorong agar Pilpres tidak diikuti hanya dua pasangan calon (paslon). Pilpres 2019 sudah cukup memberikan pelajaran atas dampak yang ditimbulkan ketika hanya ada 2 paslon.
"Jadi menurut saya, kalau kita enggak aktif seperti 2014 dan 2019, pasti dua poros, yang mereka sukai saja. Untuk apa pisah-pisah, bikin energi terkuras, toh enggak menang. Maka, sekarang ini sangat tergantung pada civil society," ujarnya.
Untuk itu, Zuhro menambahkan, masyarakat sipil harus mendorong partai politik agar menjalankan fungsi representasi dengan menghadirkan lebih dari 2 paslon capres-cawapres pada 2024.
"Jadi kalau civil society-nya kuat menyuarakan bahwa pelajaran dua kali pemilu membuat kita ini fungsi representasi yang harusnya dilakukan partai-partai, tidak dilakukan. Itu yang harus terus dinuansakan dan dampak-dampak dari hanya dua pasangan calon. Kalau kita diam, civil society-nya diam, ya mereka melenggang,†demikian Siti Zuhro.
