Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta/Net

Politik

Jokowi Lepas Bantuan untuk Pakistan, Nilainya Lebih dari 1 Juta Dolar AS

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 12:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bantuan kemanusiaan diberikan pemerintah Indonesia ke Pakistan. Bantuan diberikan untuk meringankan beban masyarakat Pakistan yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Pelepasan pengiriman bantuan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/9).

Presiden menegaskan, bantuan diberikan sebagai wujud solidaritas internasional dari pemerintah Indonesia.


"Pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan berupa kurang lebih 1 juta dolar AS dana tunai dan bantuan barang-barang yang hari ini segera kita berangkatkan,” kata Presiden Jokowi.

Bantuan tahap pertama dikirimkan dengan dua pesawat. Presiden berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat di Pakistan sehingga segera dapat pulih dan beraktivitas kembali.

“Yang pertama dua pesawat dan nanti berikutnya, yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan dasar, baik itu tenda pakaian, selimut, kantung tidur, generator, serta obat-obatan dan bahan medis,” ujar Presiden.

Selain bantuan tersebut, pemerintah Indonesia juga menyiapkan pengiriman tenaga kesehatan untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi korban bencana di Pakistan.

“Sesuai permintaan Pemerintah Pakistan, kita juga tengah menyiapkan bantuan berupa tenaga kesehatan yang nantinya segera akan dikirimkan untuk memberikan pelayanan medis pada warga Pakistan yang terdampak bencana,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana tersebut.

“Atas nama pribadi dan juga atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pakistan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya