Berita

Banjir Pakistan/Net

Dunia

Sharif: Hanya Menyumbang Satu Persen Emisi Karbon, Pakistan Membayar Mahal dengan Bencana Banjir yang Mengerikan

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 07:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL.  Perubahan iklim tidak akan menyelamatkan negara-negara dari bencana alam seperti yang dialami Pakistan baru-baru ini.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan kesedihan mendalamnya atas musibah banjir yang selama berminggu-minggu merendam sepertiga dari negara dan membuat jutaan penduduk termasuk anak-anak menderita kelaparan, kedinginan dan berisiko terkena penyakit yang ditularkan melalui air.

“Selama 40 hari 40 malam, banjir merendam negara kami,  memecahkan rekor cuaca selama berabad-abad, menantang semua yang kami ketahui tentang bencana dan bagaimana mengelolanya,” kata Sharif, seperti dikutip dari CNN Minggu (25/9).


“Di titik nol perubahan iklim ini, 33 juta orang, termasuk perempuan dan anak-anak, sekarang berisiko tinggi dari bahaya kesehatan,” katanya lagi.

Negaranya membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk bangkit dari bencana tersebut terutama ada banyak daerah yang terdampak paling parah.

"Apa yang saat ini terjadi di Pakistan, itu tidak akan berlangsung lama. Bencana ini akan segera pergi dari Pakistan," tekadnya, menambahkan bahwa negaranya harus bergerak cepat untuk bangkit dari musibah dan bahwa kehidupan telah "berubah".

Ia kemudian menyayangkan bahwa negaranya harus menanggung bencana ini padahal Pakistan hanya menyumbang kurang dari satu persen emisi karbon.

"Mengapa orang-orang saya membayar harga dari pemanasan global yang begitu tinggi, padahal ini bukan semata kesalahan mereka sendiri? Alam telah melepaskan kemarahannya pada Pakistan tanpa melihat jejak karbon kita, yang hampir tidak berarti apa-apa," katanya.

Dia mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat untuk berkumpul dan bertindak segera  sebelum terlambat, sebelum musibah lainnya datang menimpa negara lainnya.

Data Uni Eropa mencatat, Pakistan menyumbang satu persen emisi karbon, namun  menurut Indeks Risiko Iklim Global, Pakistan adalah negara kedelapan yang paling rentan terhadap krisis iklim, kondisi yang disebut Sharif sebagai ketidakadilan iklim.  

Menurutnya, "sepenuhnya masuk akal" untuk mengharapkan keadilan atas kerugian dan kerusakan yang dialami negaranya, kepada negara-negara kaya yang menyumbang lebih banyak emisi karbon.

Sharif mengatakan kepada PBB selain nyawa yang hilang, satu juta rumah telah hancur dan satu juta lainnya rusak. Dia juga mengatakan bahwa lebih dari satu juta hewan ternak telah terbunuh dan empat juta hektar tanaman telah hanyut.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya