Berita

Ilustrasi BBM/Net

Politik

BLT BBM Dianggap Bentuk Usaha Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

MINGGU, 25 SEPTEMBER 2022 | 18:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM dinilai lebih baik dibandingkan saat penyaluran bantuan di masa Covid-19.

Menurut pengamat politik Sirajuddin Abbas, ada perbaikan signifikan terkait percepatan penyaluran BLT BBM.

"Ada usaha keras pemerintah memastikan (BLT) penyaluran cepat dan tepat waktu. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan," kata Abbas kepada wartawan, Minggu (25/9).


Ia melihat ada usaha pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menggerakkan aparatur pemerintah untuk memastikan semua program berjalan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Ini tentu untuk memastikan layanan pemerintah betul-betul berjalan dengan baik," jelasnya.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM diyakini akan berdampak pada kenaikan harga di beberapa sektor. Adanya bantuan langsung tunai baik untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid berujar, salah satu yang turut terdampak kenaikan BBM adalah perusahaan.

"Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat," tambah Arsjad.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya