Konferensi pers KPK terkait kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Jumat dinihari (23/9)/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang Hakim Agung, Sudrajad Dimyati (SD), sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di di Mahkamah Agung (MA), Jumat dinihari (23/9).
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, KPK mengamankan delapan orang saat kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9). Namun demikian, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
"Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat dinihari (23/9).
"Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," imbuhnya.
Sepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Sudrajad Dimyati (SD) selaku Hakim Agung MA; Elly Tri Pangestu (ETP) selaku Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA; Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Redi selaku PNS MA; Albasri (AB) selaku PNS MA.
Selanjutnya, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Indtidana (ID); dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).
Dari 10 tersangka, KPK saat ini baru resmi menahan 6 orang. Yakni Elly dan Desy di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih; Muhajir, Yosep, dan Eko di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat; dan Albasri di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
Enam tersangka itu akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.
"KPK mengimbau SD, RD, IDKS, dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," pungkas Firli.
