Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Giliran Fadli Zon Anggap Usulan Megawati Tidak Prinsipil

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 15:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 dinilai tidak urgent dan prinsipil.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).

“Menurut saya tidak ada yang urgent. Tidak prinsipil itu sih,” tegas Fadli.


Menurut Fadli, pihaknya tidak mempermasalahkan nomor urut partai yang lama maupun yang baru alias akan diundi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kan masalahnya enggak semua yang lama masih ada ya. Atau beda, atau urutan baru, enggak masalah,” kata Ketua BKSAP DPR RI ini.

Adapun, mengenai alasan Megawati untuk menghemat anggaran agar nomor urut partai tidak diubah lagi, Fadli menilai, hal itu bukanlah hal yang prinsipil.

“Kalau atribut-atribut yang lalu mestinya udah abis 3 tahun lalu. Kecuali ada simpanan. Kalau menurut saya sebaiknya ikuti aturan dan kebiasaan yang ada. Tidak prinsipil itu sih,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada penyelenggara Pemilu agar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya. Jika usul ini diterima dan diterapkan kata dia maka akan membantu Parpol tidak melakukan pemborosan.

“Suatu saat ke depannya nomor itu kepegang terus. Tentunya dari sisi pendidikan pembelajaran kepada rakyat, rakyat itu kan nantinya sudah pasti bertanya-tanya. Usulan ini kalau saya lihat prinsip sangat bisa dimengerti," kata Megawati.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya