Berita

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar/Net

Politik

Jauh dari Kepentingan Politis, Bahtiar Paling Layak Jadi Pj Gubernur Jakarta

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 08:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta paling cocok diisi Bahtiar, sosok yang kini menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan, ada beberapa alasan kekosongan gubernur yang akan ditinggal Anies Baswedan itu lebih tepat dilanjutkan Bahtiar.

Pertama, latar belakang Bahtiar birokrat yang tidak punya tendensi kedekatan secara personal dengan elite kekuasaan.


"Ini penting karena menjamin netralitas dalam memimpin DKI Jakarta agar tidak ada celah upaya politik 2024 di kontestasi politik. Sementara tokoh lain yang diajukan, utamanya Heru Budi jelas punya kedekatan personal dengan presiden. Jika Heru membawa kepentingan kedekatan itu, imbasnya bisa politis," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (22/9).

Alasan kedua, Bahtiar adalah alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor. Latar belakang pendidikan ini membawa Bahtiar memahami batasan dalam mengelola sumber daya manusia di DKI Jakarta, meskipun hanya di masa transisi.

"Ini penting agar seluruh sumber daya di DKI Jakarta tetap bekerja sebagaimana seharusnya, tidak dijadikan sebagai alat dukungan politik di 2024, karena Bahtiar tentu tidak miliki kepentingan politis itu," terangnya.

Nama pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 16 Januari 1971 itu mencuat sebagai kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta. Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Selasa (13/9) lalu, ia memperoleh dukungan enam suara dari total sembilan fraksi yang ada di DPRD.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya