Berita

Pimpinan Badan Kajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat (di podium)/RMOL

Politik

Badan Kajian MPR RI Buka Kemungkinan Penerapan Pilkada Asimetris di Banyak Daerah

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimetris ikut diwacanakan Badan Kajian MPR RI, setelah sebelumnya sempat bergulir pada tahun 2020 lalu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian.

Pimpinan Badan Kajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, menyampaikan wacana Pilkada Asimetris itu saat beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

"Apakah dimungkinkan Pilkada dilakukan secara asimetris, sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung?" ucap Djarot.


Beriringan dengan Pilkada Asimetris tersebut, Djarot juga memandang perlu adanya pengkajian soal peletakan otonomi daerah hanya kepada provinsi saja.

"Apakah dimungkinkan di dalam Pilkada tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi atau diletakan di tingkat kota Kabupaten?" katanya.

Menurut Djarot, pelaksanaan Pilkada serentak yang telah berjalan pada tahun 2020 patut dievaluasi, mengingat pada praktiknya justru menimbulkan sejumlah persoalan  yang tak bisa diselesaikan.

Misalnya, disebutkan politisi PDI Perjuangan ini, adalah biaya penyelenggaraan Pilkada yang tidak murah harus dikeluarkan negara, serta kontestan harus merogoh kocek cukup dalam untuk mengongkosi politik pencalonannya.

"KPU dengan Badan Pengkajian akan melakukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang sudah mengarah kepada demokrasi liberal individualistik, termasuk juga di dalam pilkada, pemilihan kepala daerah," tuturnya.

"Karena ini juga akan menyangkut tentang sistem ketatanegaraan kita dan sistem Pemilu dan sistem demokrasi kita ini akan kita kaji secara mendalam," demikian Djarot.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya