Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi DPMPTSP DKI Jakarta)
Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai magnet utama investasi dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, sepanjang Januari-Desember 2025, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jakarta mencapai Rp175,3 triliun.
Capaian ini menempatkan Jakarta sebagai daerah dengan realisasi PMDN tertinggi secara nasional.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, mengungkapkan capaian tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan prospek ekonomi Jakarta. Heru menegaskan, peningkatan realisasi investasi Jakarta tidak hanya didorong oleh kemudahan layanan perizinan, tetapi juga oleh kebijakan insentif investasi serta penguatan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha.
“Alhamdulillah, tahun 2025 ini PMDN di Jakarta kembali menempati peringkat pertama secara nasional. Capaian ini merupakan hasil sinergi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk arahan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam memperkuat ekosistem investasi,” ungkap Heru dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026.
Selain PMDN, Heru menyebut realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di DKI Jakarta juga menunjukkan kinerja positif dengan nilai mencapai 6,0 miliar Dolar AS atau setara Rp95,6 triliun. Capaian ini menjadi indikator kuat atas kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi serta konsistensi kebijakan investasi di Jakarta.
“DPMPTSP DKI Jakarta secara aktif mendorong realisasi investasi melalui pemberian insentif investasi yang terarah, promosi peluang investasi strategis, serta pendampingan kepada pelaku usaha. Upaya ini bertujuan memastikan investasi tidak hanya terealisasi, tetapi juga berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak ekonomi nyata,” jelas Heru.
Secara kumulatif, realisasi investasi PMDN dan PMA di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 mencapai Rp270,9 triliun, atau setara 14,0 persen dari total realisasi investasi nasional. Angka tersebut meningkat 12,0 persen secara year on year dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp241,9 triliun.
Selain itu, Heru juga memaparkan capaian realisasi investasi DKI Jakarta pada Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025. Pada periode tersebut, realisasi PMDN Jakarta juga kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai Rp44,1 triliun. Sedangkan realisasi PMA tercatat mencapai 1,4 miliar Dolar AS atau sekitar Rp22,7 triliun.
“Kalau kita lihat secara kumulatif realisasi investasi PMDN dan PMA Jakarta itu mencapai Rp66,8 triliun, menyumbang 13,4 persen dari total realisasi investasi nasional. Capaian ini meningkat sebesar 33,3 persen secara year on year dibandingkan Triwulan IV 2024, yang tercatat sebesar Rp50,1 triliun,” papar Heru.
Heru menegaskan, meningkatnya capaian realisasi investasi Jakarta tidak terlepas dari arah kebijakan DPMPTSP yang fokus pada reformasi layanan perizinan, antara lain melalui optimalisasi sistem perizinan berbasis digital, percepatan waktu layanan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pendekatan proaktif kepada pelaku usaha.
“Tentu capaian realisasi ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian DKI Jakarta, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tegas Heru.
Selain kebijakan insentif, Heru mengatakan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga terus memperkuat fungsi pengendalian investasi guna mendorong peningkatan realisasi investasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan LKPM secara berkelanjutan.
“DPMPTSP berupaya memastikan setiap proses investasi berjalan lebih efisien dan akuntabel. Setiap kebijakan dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus kenyamanan berusaha. Dengan begitu, diharapkan daya saing Jakarta sebagai pusat investasi nasional sekaligus kota global yang ramah bagi investor juga dapat terus terjaga,” pungkas Heru.
