Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Berharap Jumlah Pemilih pada 2024 Lebih Banyak, Pemkab Kediri Naikkan Bantuan Parpol

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 07:07 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Kediri (Pemkab Kediri), Jawa Timur menaikkan anggaran bantuan keuangan untuk partai politik untuk Pemilu 2024. Dari semula Rp3.500 menjadi Rp6.000 per lembar suara sah.

"Bantuan keuangan kepada partai politik mengalami kenaikan dari Rp3.500 per suara sah menjadi Rp6.000 per suara sah, sehingga diharapkan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat akan meningkat," ujar Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, di Kediri, Selasa (20/9).

Kenaikan anggaran bantuan keuangan partai politik itu dilakukan karena bantuan keuangan yang saat ini Rp3.500 per lembar suara sah, dilihat secara aglomerasi dan hasil evaluasi, dinilai kurang ideal.


Sebab idealnya, angka bantuan itu berada di kisaran Rp6.000.

Mas Dhito, sapaan akrabnya Bupati Kediri, mengaku telah melakukan diskusi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kediri terkait dengan hal ini.

Hingga akhirnya memutuskan untuk menaikkan bantuan keuangan bagi Parpol di angka yang ideal.

Dengan kenaikan itu, lanjut Mas Dhito, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat diharapkan dapat terus digenjot. Sehingga keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diharapkan akan meningkat.

"Harapannya nanti di 2024 jumlah pemilih yang hadir ke TPS akan jauh lebih banyak," tutur Mas Dhito.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto memberikan apresiasi atas kebijakan Pemkab Kediri soal bantuan keuangan untuk parpol.

"DPRD Kabupaten Kediri telah sepakat dan menyetujui Raperda tentang perubahan APBD 2022 tersebut," kata Dodi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya