Berita

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Politik

SBY Turun Gunung, Warning Bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 01:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan turun gunung menghadapi Pemilu 2024, harus dianggap sebagai warning (peringatan dini) oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Sebab pernyataan SBY tidak jelas ditujukan kepada siapa atau partai politik tertentu.

Demikian disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA 98), Hasanudin, dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/9).

Hasanuddin menyebut, pernyataan yang dikatakan SBY disebabkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan adil, bahkan akan diatur dua pasangan capres dan cawapres.


"Kami berpandangan SBY akan turun gunung, sebab SBY adalah pendiri dan sekaligus sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat," ujarnya.

Kemungkinan giring menggiring dan pengkondisian Capres-Cawapres di Pemilu 2024 akan sulit dicegah. Tapi, Presiden Jokowi pun tampaknya sulit didikte oleh partai politik tertentu. Termasuk partai pengusungnya, dan bahkan Jokowi lebih mendengar relawannya saat ini, daripada partai politiknya.

"Kami berharap, SBY sudah mulai berani menyebut pihak yang berpotensi curang dan tidak adil tersebut, jangan menggunakan kata bersayap sebab akan menimbulkan interpretasi yang beragam dan pesan atau kritik tak sampai," ujarnya.

Hasanuddin menegaskan, di era yang sudah demokratis, sah-sah saja menyebut dugaan pihak yang dimaksud, sebab akan ada wacana perdebatan yang positif.

"Bagus kalau SBY turun gunung, biar kontestasi menjadi lebih berkualitas, dan peran partai politik makin menguat. Sebab, capres saat ini rasanya bukan rasa parpol namun perseorangan," demikian Hasanuddin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya