Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/RMOL

Politik

Setuju Usul Megawati soal Nomor Urut Parpol, Gerindra: Cost-nya Besar Sekali Kalau Mesti Cetak Lagi

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 22:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Usulan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar nomor urut partai tidak diubah disambut positif oleh Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman setuju dengan usulan Megawati karena biaya yang dikeluarkan akan besar jika nomor diubah.

"Cost-nya besar sekali kalau mesti cetak lagi nomor urut yang berbeda. Dari segi efisiensi," demikian kata Habiburokhman, Selasa (20/9).


Habiburokhman menceritakan, pada Pemilu tahun 2014 ke 2019 ada stok bendera lama. Jika diubah, untuk menyablon satu bendera itu biayanya bisa 1/3 daripada biaya nyetaknya.

"Nyablon secara keseluruhan. Jadi susah. Dan juga kan tetap dari segi estetika nggak gampang diubah kalau bendera itu, nomor urutnya," demikian kata Anggota Komisi III DPR RI.

Selain itu, makin susah jika kaos peraga partai diubah juga akan susah. Padahal, tambah Habiburokhman, komponen di kaos dan peraga kampanye biayanya cukup besar.

"Dari segi efisiensi itu menurut saya bisa jadi salah satu taktik mengatasi high cost politik," jelas Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan biaya makin besar juga terjadi di pileg. Hitungan Habiburokhman, biaya bisa sepertiganya alat peraganya.

"Jadi jangan pula dibilang, ‘wah kampanyenya harus lebih dialogis’. Sudahlah, kita semua paham semuanya perlu, kampanye dengan alat peraga perlu, kampanye dialogis lebih perlu, tapi nggak bisa diabaikan. Jangan naiflah," pungkas Habiburokhman.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya