Berita

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan/RMOL

Politik

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran KPU RI Tahun 2023, Nilainya Rp 15,98 Triliun

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 19:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja (pagu anggaran) pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun anggaran (TA) 2023 disetujui Komisi II DPR RI.

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/9).

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KPU RI tahun 2023 sebesar Rp 15.987.872.001.00 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU RI Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program," ujar Junimart.


Junimart merinci, nilai pagu anggaran itu dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen Rp 1.993.456.627.000, dan program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 13.994.415.374.000.

"Apakah setuju," tanya Junimart disambut sepakat oleh para anggota Komisi II DPR RI yang hadir.

Selain itu, Legislator PDI Perjuangan ini, juga membacakan persetujuan DPR RI terhadap anggaran tambahan yang diajukan KPU RI untuk TA 2023.

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar Rp 7.869.445.225.000," sambungnya menyebutkan.

Lebih lanjut, Junimart menyampaikan bahwa anggaran tambahan yang diajukan KPU RI untuk TA 2023 diharapkan bisa dipenuhi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Serta menambahkannya ke dalam Paqu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPU RI tahun 2023 melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI," demikian Junimart.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya