Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah/Net
ASEAN perlu meninjau ulang lima poin konsensus yang telah disepakati untuk menyelesaikan krisis Myanmar, namun gagal diimplementasikan oleh junta.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan evaluasi perlu dilakukan sebelum KTT ASEAN pada November mendatang.
"Antara sekarang hingga KTT ASEAN November nanti, ASEAN harus mengkaji secara serius apakah lima poin konsesnsus itu masih relevan, dan apakah harus diganti dengan yang lebih baik," kata Saifuddin di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada Senin (19/9), seperti dimuat
Reuters.
"Pada saat kita bertemu di bulan November, kita harus mengajukan pertanyaan sulit itu dan harus memiliki jawabannya," lanjutnya.
Abdullah juga mengatakan dia berharap Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang tidak akan mengecewakan rakyat Myanmar.
Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan sebuah resolusi rancangan Inggris, yang diedarkan pada Jumat (16/9), yang akan menuntut diakhirinya semua kekerasan di Myanmar, mendesak segera diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi-sanksi PBB.
Dewan juga akan meminta junta Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi, menerapkan rencana perdamaian ASEAN dan memungkinkan transisi demokrasi.
Namun, Dewan telah lama terpecah di Myanmar dengan para diplomat mengatakan China dan Rusia kemungkinan akan melindungi junta dari tindakan keras apa pun dan negosiasi mengenai rancangan resolusi Inggris kemungkinan akan memakan waktu.
Untuk diadopsi, resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat, Prancis atau Inggris.
Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. ASEAN telah memimpin upaya perdamaian.
