Berita

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak/RMOL

Politik

Laporkan Effendi Simbolon Soal TNI Gerombolan, FKPPI: Kami Sakit Hati!

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mahkamah Kehormatan Dewan terima tiga laporan terhadap anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon atas ucapan yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Laporan itu dibuat oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan  Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Organisasi Panca Marga, dan LSM Antartika.

Ketua Umum FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak mengatakan, ucapan yang dilontarkan Effendi saat rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022, lalu tidak elok dan tidak sepatutnya disampaikan dalam rapat.


Menurutnya, arti kata gerombolan adalah pengacau dan tidak sepatutnya TNI disebut sebagai pengacau.

"Kami sangat sakit hati mengenai hal itu, maka hari ini kami melaporkan kepada MKD," ujar Shandy di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Meskipun Effendi telah meminta maaf kepada Panglima TNI, kata Shandy, hal itu tidak cukup. Secara hukum, Effendi tetap harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

"Maaf itu kami terima, tapi ini kan negara hukum, kami harus lanjutkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan dan pernyataannya tersebut," tegasnya.

Adapun barang bukti yang diserahkan seluruh LSM kepada MKD tersebut berupa cuplikan video yang disampaikan Effendi Simbolon dalam rapat.

"Ada beberapa bukti-bukti tentu video resmi dari DPR,” kata Shandy.

Disinggung mengenai laporan tersebut sebagai buntut dari video Jenderal Dudung yang meminta prajurit bergerak bersama PKPPI, Shandy menegaskan hal tersebut tidak berkaitan.

"Enggak ada urusannya itu, kami datang ke sini murni, karena niat kami. Kami bergerak murni atas nama organisasi dan diri sendiri," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya