Berita

Begawan ekonomi Rizal Ramli (kanan) dalam diskusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI)/RMOL

Politik

Daripada Naikkan BBM Subsidi, Rizal Ramli Usul Renegotiate Utang

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 11:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya membakar APBN dinilai keliru. Menurut ekonom Rizal Ramli, ada hal yang lebih parah daripada subsidi BBM yang dianggap membakar anggaran negara.

Hal itu disampaikan Rizal dalam sebuah diskusi bertajuk 'Carut Marut Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Kebijakan Tepat atau Membebani Rakyat?' yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (14/9).

"Yang bakar uang yang paling besar di Indonesia itu apa? Yaitu pokok bayar, pokok bunga, dan cicilan utang. Cicilan pokoknya itu Rp 400 triliun, tapi bunganya Rp 185 triliun," ujarnya.


Menurut mantan Menko Ekuin ini, Indonesia sebenarnya bisa menegosiasi ulang bunga utang demi menjaga APBN agar tidak jebol.

"Jadi kalau mau menghemat dengan benar, renegotiate utang, itu bisa kok," ujarnya.

Negosiasi utang, kata Rizal, bisa menjaga anggaran sebesar Rp 200 triliun, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Enggak perlu tuh, meributkan subsidi yang recehan begini,” tegasnya.

Rizal lantas mengungkapkan solusi mengatasi utang pemerintah. Yakni dengan cara menukar utang. Saat masih menjadi menteri di era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, kata Rizal, dirinya menukar utang yang bunganya mahal dengan utang dengan bunga yang lebih murah.‎

"Misalnya, saya tukar utang Indonesia dengan Kuwait. Dengan syarat bunganya, utang baru lebih murah. Kita dapat utang baru, kita bayarin lunas (tapi) lebih murah," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya