Berita

Heryandi (kiri) saat menjabat sebagai Wakil Rektor Unila/Dok Unila

Hukum

Ikut Tersandung Suap, Warek Unila Heryandi Akan Ajukan Justice Collaborator

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung (Unila) tahun 2022 ikut menyeret Wakil Rektor Universitas Lampung Bidang Kemahasiswaan dan Akademik, Heryandi. Setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka, Heryandi pun berencana mengajukan justice collaborator (JC).

bersama Rektor Unila Karomani, Ketua Senat Unila M. Basri, dan kerabat salah satu mahasiswa Andi Desfiandi, Heryandi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Memang sudah ada rencana untuk mengajukan JC. Lagipula Prof Heryandi bukan pelaku utama dalam kasus itu," ujar Kuasa Hukum Heryandi, Sopian Sitepu, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (14/9).


Lanjut Sopian, rencana pengajuan JC tengah dibahas bersama keluarga. Heryandi ingin kooperatif untuk membantu proses penyidikan KPK agar perkara ini lebih jelas.

Saat diperiksa sebagai tersangka pada Jumat 9 September 2022 kemarin, kata Sopian, Heryandi telah membeberkan seluruhnya kepada penyidik. Termasuk penerimaan uang lewat dirinya.

"Namun secara tegas ia menyatakan bahwa dirinya tidak menikmati sepeserpun dari penerimaan itu, uang itu langsung diserahkan. Soal pihak pemberi dan penerima belum bisa kami buka," jelasnya.

Saat ini, KPK tengah memperpanjang masa tahanan empat tersangka 9 September sampai 18 Oktober 2022 untuk melengkapi berkas kasus ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya