Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi/Net
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memaklumi kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM demi mengatasi ancaman inflasi. Namun demikian, pemerintah harus berfokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian tersebut.
Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pemerintah harus ada pengawalan agar penyaluran BLT BBM bisa dijamin tepat sasaran.
“Harus ada pengawalan agar subsidi BBM tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Karena secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu," kata KH Ahmad kepada wartawan, Kamis (15/9).
Ia lantas menyoroti kebijakan realokasi APBN subsidi BBM dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
“BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang. Sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang," sambungnya.
Saat ini, PBNU memastikan turut mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan tidak merugikan keberlangsungan bangsa ini.
“PBNU mengajak masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, maka Indonesia bisa bangkrut dan akan menjadi beban anak cucu kita ke depan,†ucap Gus Fahrur.
Penyaluran BLT dan bansos juga patut dipantau secara serius. Pemerintah, kata dia, bisa melibatkan ormas dalam pengawasan penyaluran BLT BBM tersebut.
“Validasi data sangat penting dalam penyaluran bansos. Pemerintah bisa melibatkan organisasi masyarakat keagamaan agar tidak satu pihak saja yang memonopoli dan dapat memonitor penyaluran BLT agar tepat sasaran,†tutupnya.
