Ketua KPK Firli Bahuri dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Antikorupsi/Ist
Polarisasi atau keterbelahan masyarakat adalah dampak nyata dari politik identitas yang selama ini dimainkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Namun sayangnya, pendukung maupun sosok yang sejauh ini disebut bakal maju sebagai capres-cawapres masih menggunakan politik identitas untuk meraih simpati masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, pada Pilres 2024 mendatang seharusnya partai politik dan masyarakat memberikan ruang bagi sosok yang mengedepankan ide dan gagasan demi kemajuan Indonesia.
Adib melihat, sosok yang mengedepankan politik gagasan ialah Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ketika berkolaborasi mencanangkan desa antikorupsi.
“Yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Khofifah, saya kira inikan politik gagasan, ide desa antikorupsi ini menurut saya gebarakan yang bagus. Tidak pernah terdengar dari sosok potensial yang digadang maju di Pilpres 2024,†kata Adib kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/9).
Adib berpandangan, jika partai politik memberikan ruang bagi sosok yang mengedepankan politik gagasan maka bisa mereduksi bahkan meminimalisir politik identitas yang dampaknya sudah dirasakan hingga saat ini.
“Maka jawabannya ini, politik gagasan. Apa itu, ya program dari desa untuk bebas korupsi, karena korupsi inikan kejahatan
extraordinary,†tandas Adib.
Namun demikian, baik Firli dan Khofifah memiliki kelemahan yang sama yaitu bukan orang partai politik. Meskipun keduanya, menurut Adib memiliki kualifikasi pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
“Untuk mendapat tiket inikan harus berjuang luar biasa, karena politik kita inikah transaksional,†pungkas Adib.
Sebelumnya, Firli Bahuri bersama Kofifah mencanangkan desa antikorupsi di Jawa Timur. Mereka hadir untuk memberikan bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Desa se-Jawa Timur di Islamic Center, Surabaya, Rabu (14/9).
“Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi," ujar Firli.
Firli berharap, kepada stakeholder terkait agar melakukan bimbingan sampai di tingkat desa, dan KPK akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik.
"Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.
Kegiatan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dan komitmen dari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat Desa di Provinsi Jatim, dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Provinsi Jatim.
Dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa sehingga dapat untuk mewujudkan kemajuan bangsa.
Khofifah mengatakan, korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan. Apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju.
"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah.
