Berita

Serikat Petani Indonesia (SPI), Marlan Ifantri Lase/Repro

Politik

Harga BBM Naik, Petani: Leher Kita Tercekik Dalam Situasi Seperti Ini

RABU, 14 SEPTEMBER 2022 | 20:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya kelompok buruh, petani juga mengalami dampak dari kenaikan harga BBM. Apalagi, dalam situasi normal saja para petani sudah mempunyai banyak persoalan. Sehingga dengan naiknya harga BBM membuat para petani merasa semakin tercekik lehernya.

Begitu curhatan yang disampaikan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Marlan Ifantri Lase dalam acara diskusi publik bertajuk "BBM Naik, Rakyat Menjerit" yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FNN TV pada Rabu (14/9).

Marlan mengatakan, para petani mempunyai beberapa persoalan yang dihadapi. Yakni, krisis regenerasi petani, ketidakadilan alat produksi utama petani, yakni agraria atau tanah.


Diungkapkan Marlan, pemerintah sebenarnya sudah menjanjikan distribusi tanah 9 juta hektare kepada petani. Namun demikian, faktanya belum terwujud. Ia mengatakan yang dilakukan adalah sertifikasi tanah yang banyak. Marlan mengakui bahwa para petani pemerintah melakukan reforma agraria.

"Bagaimana tanah-tanah terlantar itu, tanah-tanah yang dimiliki oleh sebagian kecil tapi menguasai lebih luas itu dibagikan kepada kita yang memiliki sedikit. Nah ini yang tidak terjadi. Makanya kita masih sangat sulit untuk bisa sejahtera," ujar Marlan.

Selanjutnya, persoalan bahan produksi pertanian yang harganya mahal, seperti pupuk, benih, pestisida. Bahkan kata Marlan, para petani dipaksa untuk membeli bahan produksi pertanian itu dari korporasi.

"Hari ini misalnya beli pupuk yang ini, besok akan ada pupuk baru. Kalau gak pakai pupuk itu gak akan maju lagi pertanian saya, gak akan bagus produksinya. Jadi saya dipaksa untuk ketergantungan terhadap itu," kata Marlan.

Padahal kata Marlan, baik benih, pupuk, maupun pestisida bisa secara organik yang dibuat secara mandiri oleh para petani. Akan tetapi, hal itu tidak bisa terlaksana karena tidak adanya dukungan kuat dari pemerintah.

"Karena memang sejak lama ya kita gak tau, tapi dari pemerintahan sendiri kadang-kadang didukung oleh korporasi-korporasi tersebut yang memaksa kita dan membuat kita tidak bisa dapat dukungan dari pemerintah," jelas Marlan.

Kemudian kata Marlan, persoalan yang dihadapi lainnya adalah subsidi pupuk dari pemerintah yang semakin berkurang.

"Ada berapa ratus ribu anggota SPI menghadapi situasi itu. Kita ya lama-lama akan tercekik lah lehernya dalam situasi seperti ini," terang Marlan.

Lalu, persoalan lainnya adalah, terkait kepastian harga. Di mana, selama ini tidak ada kepastian harga bagi petani karena mengikuti harga pasar.

"Oleh karenanya SPI sendiri sangat menolak terkait kenaikan BBM ini. Karena dalam situasi normal saja, kami menghadapi beban berat, apalagi dengan kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM ini berdampak terhadap petani," tegas Marlan.

Karena kata Marlan, para petani juga membutuhkan BBM dalam produksi pertanian. Apalagi, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga-harga pokok lainnya yang juga dirasakan oleh petani.

"Jadi ketika harga naik maka semua barang-barang itu ikut naik. Dan sampai ke dapur kita itu, itu harganya sudah berubah. Itu sudah sangat-sangat tinggi akibat distribusi yang naik harganya," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya