Ketua KPK Firli Bahuri resmi buka bimtek Desa Antikorupsi/RMOL
Wujudkan tujuan Indonesia maju dan bebas dari korupsi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Antikorupsi.
Acara ini juga diikuti oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur (Jatim), di antaranya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya
Tak hanya itu, acara pembukaan sosialisasi dan bimbingan teknis program Desa Antikorupsi bertema "Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi" juga diikuti oleh para Kepala Desa se-Jatim.
Firli Bahuri secara resmi membuka langsung dengan ditandai pemukulan gong yang diselenggarakan di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang 1 Surabaya, pada Rabu (14/9).
Pada acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, Wakajati Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jatim, Ka OPD Prov Jatim serta Bupati/Walikota Se-Jatim yang mengikuti secara virtual.
Dalam sambutannya, Firli memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan telah berhasil mempertahankan hasil pangan yang ada di wilayah Jatim, sehingga masyarakat wilayah Jatim dapat sejahtera.
"Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi," ujar Firli.
Firli berharap, kepada stakeholder terkait agar melakukan bimbingan sampai di tingkat desa, dan KPK akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik.
"Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.
Kegiatan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dan komitmen dari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat Desa di Provinsi Jatim, dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Provinsi Jatim.
Dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa sehingga dapat untuk mewujudkan kemajuan bangsa.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan. Apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju.
"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah.
