Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Dikatakan pengamat kebijakan publik Iwan Bento Wijaya, EBT akan menjadi solusi jangka panjang yang tepat bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar.
“Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,†kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (13/9).
Iwan menjelaskan, ada semangat secara global untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini juga menjadi salah satu agenda penting di G-20, di mana Indonesia kini memegang kepemimpinan.
Dia sepakat akan adanya bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM.
“Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,†terangnya..
Ditambahkan Fungsionaris Pimpinan Pusat (PP) GPII, M. Zulfikar Fauzi, kebijakan pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah adalah hal yang wajar dan dilakukan untuk menyelamatkan APBN yang terus membengkak.
Penyesuaian harga juga karena adanya faktor ekonomi global yang tidak menentu dan efek perang di Eropa.
“Dari berbagai informasi, data dan fakta yang dapat kita cermati bersama, menunjukkan dengan gamblang alasan pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan subsidi BBM. Dan kebijakan serupa lazim terjadi, bahkan di negara manapun,†jelasnya.
Zulfikar mengatakan, saat ini yang harus dilakukan ialah pengawalan terhadap distribusi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar tepat sasaran.
“Pengawalan dari mahasiswa dan pemuda sangat penting terkait kebijakan pemerintah hari ini," tandasnya.
