Berita

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie/Net

Politik

Data Presiden Diduga Bobol, Jerry Massie: Menteri Tidak Kompak, Jokowi Lemah Manajerial

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pembobolan data Presiden Joko Widodo hingga data warga dan pemilih pemilu terjadi karena karakteristik kepemimpinan yang lemah.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie melihat, lemahnya karakteristik kepemimpinan di Indonesia sangat terlihat dari komunikasi sejumlah menteri terkait kebocoran data.

Menteri yang mengomentari soal kebocoran data ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan data penduduk yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi aman disimpan Kemenkominfo.


Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan kabar sebaliknya, yakni menyebut data penduduk di aplikasi PeduliLindungi hilang.

Pernyataan berbeda juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang menyatakan serangan siber tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudian, BSSN menanggapi pernyataan Menkominfo tersebut dengan menyatakan "kebocoran (data) tanggung jawab bersama".

"Ini karena Jokowi tak tegas, lemah dalam manajerial dan mengatur pemerintahan. Jadi para menterinya pun kelihatan tak kompak dan akur," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/9).

Kebocoran data sudah terjadi berkali-kali kali dalam beberapa pekan ini. Dimana yang pertama heboh adanya pembobolan 1,3 miliar data pengguna nomor telepon seluler oleh hacker bernama Bjorka.

Tak cuma itu, Bjorka juga memposting di sebuah forum jual beli online ilegal Breach Forum data 105 juta pemilih pemilu yang dibanderol 5.000 dolar AS. Teranyar, data pribadi Presiden Jokowi juga dijual di forum yang sama oleh Bjorka.

"Memang dua pribahasa patut digunakan untuk menggambarkan pemerintahan Jokowi, yakni tong kosong nyaring bunyinya dan lempar batu sembunyi tangan," demikian Jerry.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya