Berita

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie/Net

Politik

Data Presiden Diduga Bobol, Jerry Massie: Menteri Tidak Kompak, Jokowi Lemah Manajerial

SENIN, 12 SEPTEMBER 2022 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pembobolan data Presiden Joko Widodo hingga data warga dan pemilih pemilu terjadi karena karakteristik kepemimpinan yang lemah.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie melihat, lemahnya karakteristik kepemimpinan di Indonesia sangat terlihat dari komunikasi sejumlah menteri terkait kebocoran data.

Menteri yang mengomentari soal kebocoran data ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan data penduduk yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi aman disimpan Kemenkominfo.


Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan kabar sebaliknya, yakni menyebut data penduduk di aplikasi PeduliLindungi hilang.

Pernyataan berbeda juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang menyatakan serangan siber tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudian, BSSN menanggapi pernyataan Menkominfo tersebut dengan menyatakan "kebocoran (data) tanggung jawab bersama".

"Ini karena Jokowi tak tegas, lemah dalam manajerial dan mengatur pemerintahan. Jadi para menterinya pun kelihatan tak kompak dan akur," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/9).

Kebocoran data sudah terjadi berkali-kali kali dalam beberapa pekan ini. Dimana yang pertama heboh adanya pembobolan 1,3 miliar data pengguna nomor telepon seluler oleh hacker bernama Bjorka.

Tak cuma itu, Bjorka juga memposting di sebuah forum jual beli online ilegal Breach Forum data 105 juta pemilih pemilu yang dibanderol 5.000 dolar AS. Teranyar, data pribadi Presiden Jokowi juga dijual di forum yang sama oleh Bjorka.

"Memang dua pribahasa patut digunakan untuk menggambarkan pemerintahan Jokowi, yakni tong kosong nyaring bunyinya dan lempar batu sembunyi tangan," demikian Jerry.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya