Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan/Net

Politik

Kalau Demonstran Dianggap Rusak Citra Indonesia, Harusnya Pemerintah Jangan Buat Kebijakan Tidak Adil

MINGGU, 11 SEPTEMBER 2022 | 21:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta meredam demonstrasi massa yang bergejolak akhir-akhir ini akibat dari kenaikan harga BBM. Pasalnya, sejumlah negara yang mengikuti perhelatan internasional G20 menyorot kondisi Indonesia sebagai tuan rumah.

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menuturkan bahwa saat ini rakyat tidak peduli dengan hajatan akbar internasional yang bakal diadakan di Indonesia. Menurut Anthony, masyarakat hanya berpikir bagaimana menuntut keadilan kepada pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi di tengah situasi ekonomi belum pulih.

“Kalau kita lihat banyak sekali even internasional justru juga disengaja (demo). Rakyat itu mendemo sesuatu untuk topik-topik tertentu tapi ini adalah masalah ketidakadilan,” kata Anthony kepada wartawan, Minggu (11/9).


Menurutnya, rakyat tidak mau tahu acara internasional yang digelar pemerintah dalam waktu dekat ini.

Bagi Anthony, jika pemerintah menilai demonstrasi massa bakal menjatuhkan citra Indonesia, seharusnya pemerintahan Joko Widodo tidak mengambil kebijakan menaikkan BBM.

“Kalau pemerintah mengatakan atau merasa ini adalah bisa merusak seharusnya pemerintah berpikir jangan sampai pada saat itu memberikan suatu kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat tidak adil,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya