Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Pergaulan Bangsa-bangsa

SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 | 08:34 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

MEWARISKAN pembangunan infrastruktur di mana-mana secara cepat, progresif, dan revolusioner mempunyai konsekuensi yang berat bukan hanya terhadap peningkatan akumulasi utang-piutang ke masa depan, melainkan merupakan pintu masuk terhadap okupansi bangsa lain ke dalam negeri.

Keserbabolehan dalam modernisasi pemikiran arus investasi bangsa-bangsa, migrasi besar-besaran masuk ke dalam negeri, dan akulturasi budaya merupakan konsekuensi penting dari perubahan akibat membuka diri secara liberal ke dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Sejarah pra kemerdekaan NKRI membuktikan bahwa pangeran-pangeran muda dan putra mahkota, yang menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa yang lebih modern dari Eropa, kemudian menjadi pintu masuk terhadap sejarah panjang tentang degradasi dan demoralisasi kebanggaan kebudayaan kerajaan-kerajaan besar di nusantara ketika itu.


Masuknya perdagangan rempah-rempah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol, selanjutnya perdagangan tekstil dengan Gujarati dan kesultanan Turki, maupun perdagangan sutera dan keramik dari China, maupun masuknya armada tempur Khubilai Khan telah mendegradasi kemajuan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Majapahit.

Akibatnya, dari semula sebagai bangsa pelaut yang mempunyai kemampuan armada tempur yang amat sangat besar, kemudian mengungsi pindah total menjadi kerajaan-kerajaan yang pindah ke pedalaman-pedalaman.

Sungguh mirip dengan kondisi kepindahan warga lokal secara bertahap ke luar menuju pinggiran batas negara. Mengungsi dari pusat-pusat kekuatan dan kemakmuran kota menuju menjauh ke pedalaman.

Artikulasi bahasa yang digunakan adalah pemerataan pembangunan dari sentralisasi Jawa Sentris menuju desentralisasi pembangunan ke luar Jawa. Pembangunan hingga menjadikan batas terluar negara menjadi halaman depan negara. Pindah dari gemerlap ibukota negara Jakarta menuju Ibukota Nusantara. Jakarta menjadi udik.

Secara subyektif dan kurang pergaulan, perubahan arah pembangunan nasional dan kedaerahan sebagai konsekuensi dari bergaul dengan bangsa-bangsa yang lebih maju di tingkat bangsa-bangsa di dunia, adalah pengulangan terhadap deakulturasi budaya bangsa pelaut menjadi kerajaan daratan, yang semakin menjauh menyingkir ke daerah-daerah yang lebih terisolasi.

Kedatangan Xi Jinping yang hendak duduk berdampingan dengan Joko Widodo untuk meresmikan dimulainya modernisasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, adalah secara prejudisme negatif mengenai momentum dimulainya percepatan akumulasi permodalan saudara tua nenek moyang bangsa dari negeri Yunan.

Pembangunan visi tol laut menjadi tol darat, telah mengingatkan secara negatif terhadap pembangunan jalan tol percepatan pengangkutan hasil bumi dan pengerahan pasukan gerak cepat Thomas Stamford Raffles dari Anyer ke Panarukan untuk percepatan penumpasan pemberontakan.

Strategi hilirisasi dan percepatan pembangunan smelter dan gerakan nasionalisasi divestasi perusahaan multinasional tidak lebih dari usaha membangun kesadaran penyusutan daya beli saham atas kepemilikan sumber daya alam, menuju akhir tetesan terakhir.

Peneliti Indef, yang juga pegajar Universitas Mercu Buana

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya