Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Pergaulan Bangsa-bangsa

SABTU, 10 SEPTEMBER 2022 | 08:34 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

MEWARISKAN pembangunan infrastruktur di mana-mana secara cepat, progresif, dan revolusioner mempunyai konsekuensi yang berat bukan hanya terhadap peningkatan akumulasi utang-piutang ke masa depan, melainkan merupakan pintu masuk terhadap okupansi bangsa lain ke dalam negeri.

Keserbabolehan dalam modernisasi pemikiran arus investasi bangsa-bangsa, migrasi besar-besaran masuk ke dalam negeri, dan akulturasi budaya merupakan konsekuensi penting dari perubahan akibat membuka diri secara liberal ke dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Sejarah pra kemerdekaan NKRI membuktikan bahwa pangeran-pangeran muda dan putra mahkota, yang menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa yang lebih modern dari Eropa, kemudian menjadi pintu masuk terhadap sejarah panjang tentang degradasi dan demoralisasi kebanggaan kebudayaan kerajaan-kerajaan besar di nusantara ketika itu.


Masuknya perdagangan rempah-rempah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol, selanjutnya perdagangan tekstil dengan Gujarati dan kesultanan Turki, maupun perdagangan sutera dan keramik dari China, maupun masuknya armada tempur Khubilai Khan telah mendegradasi kemajuan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Majapahit.

Akibatnya, dari semula sebagai bangsa pelaut yang mempunyai kemampuan armada tempur yang amat sangat besar, kemudian mengungsi pindah total menjadi kerajaan-kerajaan yang pindah ke pedalaman-pedalaman.

Sungguh mirip dengan kondisi kepindahan warga lokal secara bertahap ke luar menuju pinggiran batas negara. Mengungsi dari pusat-pusat kekuatan dan kemakmuran kota menuju menjauh ke pedalaman.

Artikulasi bahasa yang digunakan adalah pemerataan pembangunan dari sentralisasi Jawa Sentris menuju desentralisasi pembangunan ke luar Jawa. Pembangunan hingga menjadikan batas terluar negara menjadi halaman depan negara. Pindah dari gemerlap ibukota negara Jakarta menuju Ibukota Nusantara. Jakarta menjadi udik.

Secara subyektif dan kurang pergaulan, perubahan arah pembangunan nasional dan kedaerahan sebagai konsekuensi dari bergaul dengan bangsa-bangsa yang lebih maju di tingkat bangsa-bangsa di dunia, adalah pengulangan terhadap deakulturasi budaya bangsa pelaut menjadi kerajaan daratan, yang semakin menjauh menyingkir ke daerah-daerah yang lebih terisolasi.

Kedatangan Xi Jinping yang hendak duduk berdampingan dengan Joko Widodo untuk meresmikan dimulainya modernisasi Kereta Cepat Jakarta Bandung, adalah secara prejudisme negatif mengenai momentum dimulainya percepatan akumulasi permodalan saudara tua nenek moyang bangsa dari negeri Yunan.

Pembangunan visi tol laut menjadi tol darat, telah mengingatkan secara negatif terhadap pembangunan jalan tol percepatan pengangkutan hasil bumi dan pengerahan pasukan gerak cepat Thomas Stamford Raffles dari Anyer ke Panarukan untuk percepatan penumpasan pemberontakan.

Strategi hilirisasi dan percepatan pembangunan smelter dan gerakan nasionalisasi divestasi perusahaan multinasional tidak lebih dari usaha membangun kesadaran penyusutan daya beli saham atas kepemilikan sumber daya alam, menuju akhir tetesan terakhir.

Peneliti Indef, yang juga pegajar Universitas Mercu Buana

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya