Berita

Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

Serangan Balik Demokrat: Narasi Adian Cuma Bungkusan Pembenaran Kebijakan yang Tidak Prorakyat!

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang meminta Partai Demokrat “belajar matematika dan sejarah” perihal kenaikan BBM mengundang reaksi kader partai besuta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, memperjuangkan kepentingan rakyat itu bukan soal matematika, tapi filsafat dan ideologi. Argumentasi Adian dinilai bentuk penyesatan sekaligus menunjukkan tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

“Jadi ini sekadar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat. Apalagi kebijakan ini diambil tatkala harga minyak dunia telah menunjukkan tren penurunan,” tegas Kamhar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/9).


Kamhar menegaskan, era Jokowi sama sekali berbeda dengan konteks yang dihadapi pemerintahan SBY yang memilih menaikkan harga karena APBN terancam jebol akibat lonjakan harga minyak dunia yang terlalu tinggi, jauh dari asumsi APBN.

Ketika BBM dinaikkan, disiapkan kebijakan kompensasi untuk menjaga daya beli dan meringankan beban rakyat. Namun kebijakan era SBY itu justru dikritik habis-habisan oleh PDIP yang ironisnya ditiru Jokowi setelah menjadi presiden.

“Bisa dibilang, sebenarnya kritik pada masa itu (oleh PDIP) hanya sekadar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik,” katanya.

Menurut Kamhar, situasi saat era SBY berbeda dengan sekarang. Saat ini harga minyak dunia cenderung turun tapi pemerintah justru menaikkan harga BBM dalam negeri.

“Yang sekarang, saat harga dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, Kereta Cepat dan infrastruktur nonprioritas,” tegasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya