Berita

Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

Serangan Balik Demokrat: Narasi Adian Cuma Bungkusan Pembenaran Kebijakan yang Tidak Prorakyat!

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2022 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang meminta Partai Demokrat “belajar matematika dan sejarah” perihal kenaikan BBM mengundang reaksi kader partai besuta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani menegaskan, memperjuangkan kepentingan rakyat itu bukan soal matematika, tapi filsafat dan ideologi. Argumentasi Adian dinilai bentuk penyesatan sekaligus menunjukkan tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.

“Jadi ini sekadar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat. Apalagi kebijakan ini diambil tatkala harga minyak dunia telah menunjukkan tren penurunan,” tegas Kamhar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/9).


Kamhar menegaskan, era Jokowi sama sekali berbeda dengan konteks yang dihadapi pemerintahan SBY yang memilih menaikkan harga karena APBN terancam jebol akibat lonjakan harga minyak dunia yang terlalu tinggi, jauh dari asumsi APBN.

Ketika BBM dinaikkan, disiapkan kebijakan kompensasi untuk menjaga daya beli dan meringankan beban rakyat. Namun kebijakan era SBY itu justru dikritik habis-habisan oleh PDIP yang ironisnya ditiru Jokowi setelah menjadi presiden.

“Bisa dibilang, sebenarnya kritik pada masa itu (oleh PDIP) hanya sekadar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik,” katanya.

Menurut Kamhar, situasi saat era SBY berbeda dengan sekarang. Saat ini harga minyak dunia cenderung turun tapi pemerintah justru menaikkan harga BBM dalam negeri.

“Yang sekarang, saat harga dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, Kereta Cepat dan infrastruktur nonprioritas,” tegasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya