Ketua Komisi III Pastikan Remisi untuk 23 Napi Korupsi Sesuai Aturan

Sebanyak 23 narapidana korupsi mendapatkan remisi bebas dari pemerintah, beberapa di antaranya ada Pinangki Sirna Malasari dan Ratu Atut Chosiyah. Hal ini mendapatkan sorotan dari masyarakat, lantaran Indonesia dipandang sangat ramah pada koruptor dengan memberikan keringanan hukuman.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Bambang "Pacul" Wuryanto menuturkan, bahwa keringanan hukuman yang didapatkan 23 narapidana korupsi itu telah memenuhi syarat perundang-undangan.

"Ada 23. Itu harus penuhi persyaratan. Kan ada rilisnya Kemenkumham. Tanya di sana," ujar Bambang Pacul di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Legislator PDI Perjuangan itu memastikan, semua kebijakan pemerintah termasuk pemberian remisi sesuai jalan perundangan yang berlaku. Artinya, tidak bisa diartikan kebijakan remisi koruptor diambil dengan semena-mena.

"Ya engga lah. Gini lho. Monggo tapi tidak ada tindakan menteri yang suka-suka dirinya. Di sini semua diatur perundangan. Intinya itu. Gak mungkin nabrak kok itu dikasih remisi sekian. Ada itu pasti aturannya," terangnya.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan dalam UU yang mengatur keringanan masa tahanan narapidana korupsi.

"Sampai hari ini belum ada tapi mau mengubah boleh tapi sampai hari ini gak ada. RKUHP dikau aja ribut terus itu udah tahun berapa," pungkasnya.