Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Tidak Paham Psikologis Rakyat

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bukti dari kegagalan pemerintah dalam memahami kondisi psikologis masyarakat yang tengah beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia secara umum memang sudah terkendali. Tetapi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya baik untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

"Situasi saat ini sama sekali tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi. Pandemi memang sudah terkendali, tetapi dampaknya masih sangat terasa menyulitkan kehidupan rakyat mungkin hingga beberapa tahun mendatang," ujar Fahira Idris kepada wartawan, Senin (5/9).


Belum lagi, kata dia, jika kita melihat situasi ekonomi nasional yang juga masih tertatih ditambah kondisi sosial, politik dan hukum yang saat ini masih menjadi sorotan tajam publik luas.

Menurutnya, menaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan Pemerintah.

"Harusnya situasi-situasi seperti ini dihindari oleh Pemerintah," katanya.

Lanjut Senator DKI Jakarta ini, kenaikan harga BBM mungkin bisa diklaim pemerintah untuk menyelamatkan APBN yang harus menanggung beban subsidi. Tetapi, saat yang bersamaan kenaikan harga BBM akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

"Menaikkan BBM bersubsidi bagi Pemerintah mungkin menjadi solusi, tetapi bagi rakyat menjadi sumber persoalan baru," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya