Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Direktur LSI: Mitigasi Bantalan Sosial, Selamatkan Kepercayaan Publik ke Jokowi Usai BBM Naik

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2022 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mitigasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menyiapkan bantalan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, diyakini mampu menahan merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tetsebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei bertajuk Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024 secara virtual, Minggu (4/9).

Dalam temuan LSI sebelumnya, dikatakan Djayadi, memang tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3 persen. Hal ini, terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022, baru berada di angka 67,5 persen.


“Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya. Karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat,” kata Djayadi.

Terkait dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden juga bisa modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya. Pasalnya, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah.

“Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah,” katanya.

Walau demikian, Djayani menilai modal presiden dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.

“Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik, maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga dalam waktu ke depan.

“Jika pun (kepuasan publik ada pemerintah) turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam,” demikian Djayadi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya