Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Kata Hasto Ada Sosok Minim Prestasi Gunakan Politik Identitas, Nyindir Prabowo?

SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 19:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa politik identitas dimainkan oleh pihak yang minim prestasi dianggap menyindir tokoh politik tertentu.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, menangkap pernyataan Hasto tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Maksudnya Hasto mungkin Prabowo Subianto,” kata Adib kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/9).


Sebab, dalam pandangan Adib, Menteri Pertahanan itu selama ini dikenal kerap memakai isu agama dalam setiap kontestasi politik. Sebut saja, pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu di mana kubu Prabowo menghimpun simpul-simpul agama untuk kepentingan elektoral.

“Setelah masuk ke dalam kabinet Jokowi, pola Prabowo juga masih sama, mendatangi ulama-ulama berpengaruh, inilah yang bagi saya politik identitas tengah dimainkan Prabowo,” ujar Adib.

Dari sisi prestasi dan karya, Adib melihat belum nyata, meskipun Prabowo telah diberikan amanah untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya masih timbulnya ancaman-ancaman fisik nyata yang menganggu kedaulatan NKRI selama ini.

Hal senada juga dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, pernyataan Hasto ini dimungkinkan menyasar para rival politik PDIP.

“Hasto mungkin secara personal menyasar rivalnya, bisa Prabowo, Anies Baswedan, dan lainnya,” kata Dedi.

Namun, Dedi menyayangkan Hasto menafikan bahwa isu politik identitas juga dimainkan oleh kelompoknya sendiri.

Hasto, lanjut Dedi, secara sengaja promosikan isu identitas kembali mengemuka dengan menyisipkan kelompok lain. Padahal, jika benar Hasto tak ingin ada isu identitas, ia tak seharusnya memulainya.

“Isu identitas itu subyektif, bisa muncul di mana saja, karena ia bagian dari imbas sistem elektoral yang kita pilih. Bawaslu sekalipun gagal menjamin adanya batasan tema kampanye,” demikian Dedi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya