Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Kata Demokrat, Wacana Jokowi Tiga Periode Bikin Malu Istana

SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 10:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kembali mencuatnya isu perpanjangan tiga periode Presiden Joko Widodo menuai reaksi beragam dari masyarakat. Apalagi, Jokowi justru bersikap bahwa wacana tersebut merupakan bagian demokrasi.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid berharap agar isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tersebut segera disudahi. Sebab, itu justru akan memalukan Istana.

“Tidak elok jika wacana seperti ini terus dimunculkan, tentu akan membuat malu istana,” kata Anwar kepada wartawan, Sabtu (3/9).


Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menegaskan, pembatasan masa jabatan presiden telah diatur dalam konstitusi. Lebih jauh mengenai mekanisme dan jadwal Pemilu 2024 sudah disepakati oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

“Soal waktu pemilu itu sudah diatur dalam pembatasan masa jabatan presiden dan mekanisme pergantian presiden, termasuk tahapan pemilu,” tegasnya.

Dengan begitu, Anwar Hafid menegaskan, secara substansial penyelenggaraan Pemilu telah mengikuti mekanisme perundang-undangan baik tahapan sampai proses akhir pemilu.

“Karena negara ini berkonstitusi perubahan masa jabatan (presiden) tentu tidak berkonstitusi,” pungkasnya.

Nama Presiden Jokowi diklaim berada di urutan pertama sebagai capres 2024 yang dipilih relawannya melalui e-voting saat musyawarah rakyat (Musra) di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Mantan Walikota Solo itu lantas menganggap gagasan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang disuarakan sejumlah kelompok sah-sah saja. Menurut Jokowi, itu masih dalam tataran wacana yang tidak perlu diributkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya