Berita

Seminar Nasional bertema "Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia"/Ist

Politik

Aktivis: Oligarki Paripurna Tercipta di Era Jokowi

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 05:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kaum oligarki harus sadar dan mawas diri menjelang gelaran Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, karena mereka lah penyebab terjadinya perpecahan persatuan nasional.

Begitu disampaikan Ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam Seminar Nasional bertema "Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia", yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Dikatakan Syahganda, peringatan itu penting disampaikan karena peranan oligarki dalam mengatur jalannya kehidupan politik belakangan ini kian nyata.


"Mereka ini adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun di belakang layar," kata Syahganda.

Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Profesor Jeffrey Winters, yang pernah membahas soal perubahan pola oligarki era Orde Baru dan yang terjadi hari ini.

"Yakni oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto di era Orde Baru, menjadi Ruling Oligarchy yang terjadi saat ini," terangnya.

Pada kesempatan itu, aktivis pergerakan Andrianto mengatakan, di era saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya periode kedua, oligarki kian "paripurna" karena semua berada di lingkaran pemerintah.

"Jokowi lah yang menciptakan oligarki paripurna dengan mengajak kompetitornya Prabowo-Sandi ke dalam Kabinet," cetusnya.

Alhasil, kata dia, jalannya pemerintahan nyaris tanpa pengawasan atau check and balance hingga menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai harapan rakyat.

"Inilah yang sebabkan tidak terjadi check and balance yang hasilnya produk legislasi yang untungkan oligarki, seperti UU Minerba, UU Omnibuslaw dan lainnya," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya