Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Genggaman Ketat dari Pemerintah China, Memicu Brain Drain di Sektor Pendidikan Hong Kong

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 15:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China yang kembali menegakkan sistem otoriternya di Hong Kong lewat undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan pada 2020 lalu, telah memicu ribuan guru meninggalkan pekerjaannya.

Pemerintah dikabarkan tengah gencar mengubah kurikulum di sekolah-sekolah dengan menyelaraskan pada ideologi dari Partai Komunis China.
Para guru sejak saat itu mulai diperintahkan untuk menanamkan sikap patriotisme pada siswa dan didesak untuk terus mematuhi undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing, undang-undang tersebut kerap kali membatasi kebebasan fundamental para guru dan sering mengkriminalisasi banyak perbedaan pendapat.

Siswa dan orang tua juga didorong untuk melaporkan guru yang mungkin melanggar aturan tersebut dalam proses pembelajaran.

Siswa dan orang tua juga didorong untuk melaporkan guru yang mungkin melanggar aturan tersebut dalam proses pembelajaran.

Dilansir dari Digital Journal pada Kamis (1/9), laporan terbaru dari pemerintah menunjukkan lebih dari 4.000 guru meninggalkan pekerjaan mereka pada tahun ajaran lalu, angka ini melonjak hingga 70 persen dari tahun sebelumnya dan disebut angka yang paling tinggi dalam lima tahun.

Sedangkan para siswa juga dikabarkan berbondong-bondong meninggalkaan sekolah mereka, dengan 30 ribu lebih sedikit yang menghadiri sekolah dasar dan menengah pada September 2021.

Menurut cerita Wong seorang guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar selama lebih dari satu dekade mengungkapkan ia khawatir dirinya akan segera bergabung dengan eksodus guru dan siswa yang dipicu oleh pengetatan cengkeraman Beijing di Hong Kong. Ia pun mengaku pernah menerima surat teguran dari Biro Pendidikan Hong Kong tahun lalu karena bahan ajarnya di kelas yang menganalisis pro dan kontra pembangkangan sipil.

Sementara itu ia lebih lanjut mengatakan lima remaja dari kelasnya yang berjumlah 32 turut mengundurkan diri di tengah semester untuk beremigrasi. Guru veteran ini pesimis terhadap masa depan Hong Kong dalam sektor pendidikan karena keadaan yang memprihatinkan. Banyak sekolah-sekolah di Hong Kong yang saat ini dikabarkan tengah kekurangan murid serta tenaga pengajar.

“Para siswa pergi bukan karena mereka tidak menyukai sekolah, tetapi karena lingkungan Hong Kong,”ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Pendidikan Hong Kong membantah tuduhan tersebut, ia mengatakan saat ini sekolah-sekolah masih beroperasi dengan lancar, dan tidak kekurangan tenaga pengajar. Akan tetapi, survei mengatakan sebaliknya, sebanyak 140 sekolah menunjukkan setiap institusi rata-rata kehilangan 32 siswa dan tujuh guru selama setahun terakhir.
 
Surat kabar Ming Pao juga mengatakan setidaknya 200 sekolah masih mencari guru pada akhir Juli ini. Beberapa sekolah dikabarkan terpaksa mempekerjakan seseorang yang tidak kompeten di bidangnya.
 
Fenomena Brain Drain telah terjadi di sektor pendidikan Hong Kong, brain drain sendiri merupakan fenomena hengkangnya para kaum intelektual dan cendekiawan dari Hong Kong, beberapa dari mereka memutuskan untuk menetap di negara lain, karena dipicu faktor politik yang semakin kacau yang membatasi ruang gerak masyarakat serta minimnya kesempatan berkembang di wilayah ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya