Presiden PKS Tegaskan Tolak Rencana Kenaikan BBM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

Demikian ditegaskan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (1/10).

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi,” tegasnya.

Syaikhu berharap pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kata dia, rakyat Indonesia masih membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya.

Menurut Syaikhu, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Mulai dari ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegas Syaikhu.

Di sisi lain, Syaikhu menyatakan kenaikan BBM yang diikuti harga bahan pokok lainnya secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori rentan miskin.

“Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin,” tuturnya.

"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," pungkas Syaikhu.