Kebijakan menyesuaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar merukan hal dilematis bagi pemerintah. Tetapi, kebijakan itu perlu diambil untuk menekan pos anggaran pembiayaan subsidi.
Begitu dikatakan Ketua Umum GMNI Binjai, Windi Yolanda Tanjung dalam diskusi publik Cipayung Plus Kota Binjai bertema "Tepatkan BBM Naik di Situasi Ekonomi Rakyat yang Belum Stabil,".
Dia mengatakan, kebijakan penyesuaian subsidi BBM bisa menjadi masuk akal dan diterima jika melihat tren harga minyak dunia.
"Kalau melihat alasan mengapa subsidi harus dilakukan penyesuaian tentu masuk akal. Pertama karena pertimbangan harga minyak dunia yang di atas perkiraan yakni 105 dolar AS per barel," ujar Windi Yolanda.
"Termasuk juga tekanan APBN yang begitu besar karena dana alokasi subsidi yang terus membengkak," imbuhnya.
Hal tersebut diamini Ketua Umum KAMMI Binjai, Hari Wibowo. Membengkaknya dana subisidi, menjadi ironi karena subsidi BBM pada kenyataannya selama ini tidak tepat sasaran.
"Sekitar 80 persen konsumen BBM bersubsidi adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jelas ini sangat merugikan negara, karena sejatinya subsidi dieruntukkan bagi kalangan menengah ke bawah," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Binjai Nofrizal AN mengatakan, langkah pemerintah menaikkan tarif BBM harus disambut baik sebagai bagian dari antisipasi pembengkakan dana subsidi yang semakin tidak terkontrol.
"Karena pabila tren konsumsi ini dibiarkan, maka pemerintah terpaksa harus menambah anggaran sebesar Rp 195,6 triliun dari Rp 502,4. Sehingga totalnya menjadi Rp 698 triliun untuk subsidi energi," jelasnya.
Nofrizal pun membandingkan data terkait alokasi dana subsidi energi selama lima tahun terakhir yang bahkan tidak pernah melebihi Rp 200 triliun.
"Pada tahun 2018 subsidi sebesar Rp 153,5 triliun, 2019 sebesar Rp 144,4 triliun, 2020 Rp 199,9 triliun, 2021 Rp 188,3 triliun, 2022 sebelum perubahan sebesar Rp 152,5 triliun yang disesuaikan menjadi Rp 502,4 triliun," pungkasnya.
