Jika Kisruh Politik Terus Berlanjut, PM Irak Siap Kosongkan Jabatan

Perdana Menteri Irak Mustafa Al Kadhimi siap untuk mengosongkan jabatannya jika kisruh politik terus terjadi dan tidak menemui titik terang.

Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada Selasa (30/8), setelah pecahnya demonstrasi berujung kerusuhan di Zona Hijau Baghdad. insiden tersebut.

"Saya memperingatkan mereka yang terus menabur benih kekacauan, konflik, dan pertikaian, serta mereka yang menolak mendengarkan akal sehat," kata Al Kadhimi, seperti dimuat The National.

"Jika mereka melanjutkan jalan ini, saya akan mengambil keputusan moral dan patriotik untuk mengosongkan posisi saya sesuai dengan Pasal 81 Konstitusi dan meminta pertanggungjawaban mereka kepada rakyat Irak," lanjutnya.

Al Kadhimi mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk mencari mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan dan pertumpahan darah.

"Saya tidak pernah menjadi pihak atau bagian dari masalah. Saya sabar dengan segala macam pelecehan, halangan, dan pernyataan perang dari semua pihak untuk melemahkan negara Irak," tambahnya.

Presiden Irak Barham Salih mengatakan pemilihan awal dapat menyelesaikan ketegangan politik dan jalan keluar dari krisi karena pemilihan sebelumnya tidak mencapai apa yang diharapkan warga.

Lebih lanjut, ia memuji upaya pemimpin Syiah, Muqtada Al Sadr untuk mengakhiri kekerasan.

“Sikap Sayyid Muqtada Al Sadr bertanggung jawab dan berani. Akhir dari kekerasan dan bentrokan sangat penting untuk mencegah pertumpahan darah Irak, tetapi itu tidak berarti bahwa krisis politik telah berakhir," jelasnya.

Pada Selasa, pendukung Al Sadr meninggalkan Zona Hijau Baghdad, setelah sang pemimpin menyerukan penarikan.

Al Sadr merupakan pemenang utama dalam pemilihan yang diadakan pada Oktober lalu, tetapi dia gagal membentuk pemerintahan dengan partai-partai Arab Sunni dan Kurdi, tidak termasuk kelompok-kelompok Syiah yang didukung Iran.

Kelompok-kelompok ini kemudian membentuk koalisi saingan, lalu mengajukan tantangan hukum dan boikot terhadap proses pembentukan pemerintah.

Al Sadr menyebut tindakan tersebut sama dengan kudeta, memicu eskalasi ketegangan di Irak. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menarik diri dari aktivitas politik yang membuat pendukungnya marah.