Eksponen Muda Papua siap mebgawal implementasi dari renacana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar sebagai langkah penyesuaian beban anggaran di APBN.
“Kami dari Eksponen Muda Papua siap mengawal kebijakan pemerintah dalam penyesuaian subsidi BBM ini,†ujar Ketua Eksponen Muda Papua, Patur Rahman dalam keterangannya, Rabu (31/8).
Patur mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagian dari menyelematkan kondisi perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini banyak penikmat subsidi BBM yang tidak tepat sasaran seharusnya.
“Subsidi komoditi (Pertalite dan Solar) juga sejauh ini dinikmati kalangan menengah ke atas. Untuk itu, skema subsidi langsung (ke orang) adalah langkah tepat penyesuaian subsidi energi ini,†katanya.
Senada, juga disampaikan tokoh muda Papua, Charles Kossai. Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana melakukan penyesuaian terhadap subsidi energi merupakan langkah yang tepat.
“Saya kira kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat karena situasi hari ini,†katanya.
Kossai menjelaskan, kondisi harga minyak dunia yang masih di atas harga pasaran menjadi alasan mengapa pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga BBM.
“Selama bulan Januari-Juli, harga ICP sebesar 105 dolar AS per barrel. Ini di luar asumsi APBN kita yang mematok harga 100 dolar AS per barel. Hal inilah yang membuat dana subsidi mengalami pembengkakan, sehingga mau tidak mau harus segera dilakukan penyesuaian," jelasnya
Lanjutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, besar kemungkinan tekanan APBN akan jauh lebih berat dan ini akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional.
Untuk itu, dia mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam mempersiapkan langkah antisipatif berupa skenario bantalan sosial dalam bentuk pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT), subsidi gaji dan subsidi bagi pemerintah daerah.
“Nah, tinggal bagaimana skema bantuan sosial ini perlu dikawal aar tepat sasaran. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua agar bersama mengawal kebijakan pengalihan subsidi ini tepat sasaran,†pungkasnya.
