Berita

Ilustrasi/Net

Politik

HMI Tangerang: Suara Rakyat Harus Didengar Sebagai Subjek dari Demokrasi

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 21:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kalangan politisi atau partai politik harus lebih mendengarkan suara rakyat jelang perhelatan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hanya rakyat yang tahu realitas sosial dan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada belakangan ini.

Begitu dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan. Dia menyesalkan, kalangan politisi seperti abai dengan suara rakyat dan terlalu sibuk memoles diri untuk bertarung di pemilu.

"Mengapa saya katakan demikian (suara rakyat perlu didengar), karena faktanya rakyat selama ini nyaris jadi objek politik, alih-alih sebagai subjek politik yang merdeka dan punya kedaulatan dalam menentukan berbagai kebijakan publik ataupun ragam keputusan politik lainnya," kata Eddy kepada wartawan, Senin (29/8).


Eddy mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan menempati urutan ketiga setelah Amerika serikat dan India, harusnya bisa mengerti tentang pentingnya suara rakyat.

Patut disesalkan, kata dia, dalam realitasnya praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata harapan, ini terjadi akibat pemasungan terhadap suara rakyat.

"Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, suara rakyat adalah ruh demokrasi, mau kita bolak balik seperti apapun konsep demokrasi itu, suara rakyat tetap lah ruhnya, ketika ruhnya tercerabut, maka badan atau raga pasti tak lagi bermakna," ujarnya.

Dia mencontohkan bentuk pengekangan suara rakyat itu dapat diamati dari sederet fakta yang terjadi hari ini. Mulai dari pembatasan ruang kritik, minimnya pelibatan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan hingga berbagai fakta pengebirian hak konstitusional lainnya.

"Sisanya bisa ditambahkan sendiri. Sebab, kalau kita deret satu per satu tentu tidak akan terhitung jumlahnya," ketusnya.

"Untuk itu, harapan saya suara rakyat perlu mendapatkan tempatnya yang layak sebagaimana prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya kedaulatan rakyat demi membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya