Berita

Ilustrasi/Net

Politik

HMI Tangerang: Suara Rakyat Harus Didengar Sebagai Subjek dari Demokrasi

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 21:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kalangan politisi atau partai politik harus lebih mendengarkan suara rakyat jelang perhelatan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hanya rakyat yang tahu realitas sosial dan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada belakangan ini.

Begitu dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan. Dia menyesalkan, kalangan politisi seperti abai dengan suara rakyat dan terlalu sibuk memoles diri untuk bertarung di pemilu.

"Mengapa saya katakan demikian (suara rakyat perlu didengar), karena faktanya rakyat selama ini nyaris jadi objek politik, alih-alih sebagai subjek politik yang merdeka dan punya kedaulatan dalam menentukan berbagai kebijakan publik ataupun ragam keputusan politik lainnya," kata Eddy kepada wartawan, Senin (29/8).


Eddy mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan menempati urutan ketiga setelah Amerika serikat dan India, harusnya bisa mengerti tentang pentingnya suara rakyat.

Patut disesalkan, kata dia, dalam realitasnya praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata harapan, ini terjadi akibat pemasungan terhadap suara rakyat.

"Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, suara rakyat adalah ruh demokrasi, mau kita bolak balik seperti apapun konsep demokrasi itu, suara rakyat tetap lah ruhnya, ketika ruhnya tercerabut, maka badan atau raga pasti tak lagi bermakna," ujarnya.

Dia mencontohkan bentuk pengekangan suara rakyat itu dapat diamati dari sederet fakta yang terjadi hari ini. Mulai dari pembatasan ruang kritik, minimnya pelibatan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan hingga berbagai fakta pengebirian hak konstitusional lainnya.

"Sisanya bisa ditambahkan sendiri. Sebab, kalau kita deret satu per satu tentu tidak akan terhitung jumlahnya," ketusnya.

"Untuk itu, harapan saya suara rakyat perlu mendapatkan tempatnya yang layak sebagaimana prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya kedaulatan rakyat demi membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya