Berita

Ilustrasi/Net

Politik

HMI Tangerang: Suara Rakyat Harus Didengar Sebagai Subjek dari Demokrasi

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 21:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kalangan politisi atau partai politik harus lebih mendengarkan suara rakyat jelang perhelatan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hanya rakyat yang tahu realitas sosial dan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada belakangan ini.

Begitu dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan. Dia menyesalkan, kalangan politisi seperti abai dengan suara rakyat dan terlalu sibuk memoles diri untuk bertarung di pemilu.

"Mengapa saya katakan demikian (suara rakyat perlu didengar), karena faktanya rakyat selama ini nyaris jadi objek politik, alih-alih sebagai subjek politik yang merdeka dan punya kedaulatan dalam menentukan berbagai kebijakan publik ataupun ragam keputusan politik lainnya," kata Eddy kepada wartawan, Senin (29/8).

Eddy mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan menempati urutan ketiga setelah Amerika serikat dan India, harusnya bisa mengerti tentang pentingnya suara rakyat.

Patut disesalkan, kata dia, dalam realitasnya praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata harapan, ini terjadi akibat pemasungan terhadap suara rakyat.

"Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, suara rakyat adalah ruh demokrasi, mau kita bolak balik seperti apapun konsep demokrasi itu, suara rakyat tetap lah ruhnya, ketika ruhnya tercerabut, maka badan atau raga pasti tak lagi bermakna," ujarnya.

Dia mencontohkan bentuk pengekangan suara rakyat itu dapat diamati dari sederet fakta yang terjadi hari ini. Mulai dari pembatasan ruang kritik, minimnya pelibatan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan hingga berbagai fakta pengebirian hak konstitusional lainnya.

"Sisanya bisa ditambahkan sendiri. Sebab, kalau kita deret satu per satu tentu tidak akan terhitung jumlahnya," ketusnya.

"Untuk itu, harapan saya suara rakyat perlu mendapatkan tempatnya yang layak sebagaimana prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya kedaulatan rakyat demi membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Emak-emak Antarkan Tahanan "Jokowi dan Iriana" ke KPK

Rabu, 26 Februari 2025 | 16:17

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

Rabu, 26 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Puasa Rasa Sejati

Selasa, 04 Maret 2025 | 05:25

Sumber Global Energy Gugat Danka ke Pengadilan

Selasa, 04 Maret 2025 | 05:14

Jauhkan Pertamina dari Kepentingan Partai

Selasa, 04 Maret 2025 | 04:58

Warga Berebut Gunungan di Tengah Puasa Ramadan

Selasa, 04 Maret 2025 | 04:42

Menerjang Banjir

Selasa, 04 Maret 2025 | 04:28

TelkomMetra dan Sipajak Dukung Transformasi Perpajakan Digital

Selasa, 04 Maret 2025 | 04:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Seorang Pria Gantung Diri di Basement Gedung Ombudsman

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:30

Ahok Berupaya Lempar Bola Panas ke Erick Thohir

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:03

Ini Respons Mabes Polri soal Kemewahan Keluarga Kapolda Kalsel

Selasa, 04 Maret 2025 | 02:45

Selengkapnya